REJANG LEBONG, LATERISA.COM – Dugaan penyelewengan anggaran Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp26 Miliar di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, saat ini mangkrak dan menjadi sorotan publik.
Hingga kini, belum ada kejelasan transparansi terkait dugaan tersebut. Aparat Penegak Hukum (APH) pun disebut belum menunjukkan kejelasan penanganan, seolah tutup mata terhadap persoalan yang menyangkut uang rakyat dalam jumlah besar ini.
Rp26 Miliar Uang Rakyat, Kemana Larinya? Publik Menuntut Transparansi!
Anggaran Pemilu yang seharusnya digunakan untuk mensukseskan pesta demokrasi, kini justru diduga diselewengkan. Masyarakat mempertanyakan, kemana larinya dana sebesar Rp26 Miliar tersebut? Mengapa hingga kini tidak ada audit terbuka, tidak ada penjelasan resmi, dan tidak ada proses hukum yang jelas?
> “Ini uang negara, uang rakyat. Rp26 Miliar bukan angka kecil. Kalau memang tidak ada penyelewengan, buka saja secara transparan. Kalau ada, usut tuntas. Jangan dibiarkan mangkrak seperti ini,” ujar salah satu warga Rejang Lebong yang meminta namanya tidak disebutkan.
Masyarakat menilai, ketidakjelasan ini menimbulkan kecurigaan dan merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu dan penegak hukum.
APH Diminta Tidak Tutup Mata – Usut Tuntas, Jangan Tebang Pilih!
Publik mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Rejang Lebong maupun Provinsi Bengkulu segera bersikap tegas, transparan, dan profesional dalam menangani dugaan penyelewengan anggaran Pemilu KPU Rp26 Miliar ini.
Jangan sampai kasus sebesar ini dibiarkan menguap begitu saja tanpa kejelasan. Penegakan hukum harus berjalan, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai aturan yang berlaku.
> “Kami minta APH jangan tutup mata. Usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Rakyat Rejang Lebong berhak tahu,” tegas warga lainnya.
Redaksi Buka Ruang Hak Jawab
Hingga berita ini diterbitkan, pihak KPU Kabupaten Rejang Lebong maupun APH terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan penanganan dugaan penyelewengan anggaran Pemilu Rp26 Miliar tersebut.
Redaksi kami membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada KPU Kabupaten Rejang Lebong, Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian, maupun pihak terkait lainnya, agar persoalan ini dapat diselesaikan secara transparan, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.